Rangkuman Materi PPKn Kelas 10 Semester 1

di Indonesia assalamualaikum

warahmatullah wabarokatuh jumpa lagi

dengan channel Bang Jono kali ini akan

menyampaikan rangkuman materi PPKN kelas

10 semester 1 sebelum lanjut

pembahasannya dukung channel ini dengan

cara like share dan subscribe Baiklah

kita ikuti pembahasannya

di tahun 1982 sila dalam kerangka

praktik penyelenggaraan pemerintahan

negara

Hai Nur juluk bahwa kekuasaan negara itu

dapat dibagi menjadi 3 macam yakni

kekuasaan legislatif eksekutif dan

federatif sedangkan mentas Kimba

kekuasaan negara meliputi kekuasaan

legislatif eksekutif dan yudikatif teori

mutasi ini dinamakan trias politika

penerapan pembagian kekuasaan di

Indonesia terdiri atas dua bagian yaitu

pembagian kekuasaan secara horizontal

dan pembagian kekuasaan secara vertikal

pembagian kekuasaan secara horizontal

yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi

lembaga-lembaga tertentu seperti

legislatif eksekutif dan yudikatif

pembagian kekuasaan secara vertikal

merupakan pembagian kekuasaan

berdasarkan tingkatannya yaitu pembagian

kekuasaan antara beberapa tingkatan

pemerintahan pembagian kekuasaan pada

tingkat pemerintah pusat mengalami

pergeseran setelah terjadinya perubahan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 pergeseran yang dimaksud

adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan

negara

Hai yang umumnya terdiri atas tiga jenis

kekuasaan yaitu legislatif eksekutif dan

yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara

seperti yang tercantum dalam pasal-pasal

Undang Dasar negara RI tahun belas empat

puluh lima yaitu satu kekuasaan

konstitutif kekuatan ini dijalankan oleh

MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal

pasal 3 ayat 1 2 kekuasaan eksekutif

kekuasaan ini dipegang oleh Presiden

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4

ayat 13 kekuasaan legislatif kekuasaan

ini dipegang oleh DPR sebagaimana

ditegaskan dalam pasal 20 ayat 14

kekuasaan yudikatif kekuasaan ini

dipegang oleh MA dan MK sebagaimana

ditegaskan dalam pasal 4 ayat 25

kekuasaan eksaminatif atau inspektif

kekuasaan ini dijalankan oleh BPK

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23

ayat 16 kekuasaan moneter kekuasaan ini

dijalankan oleh Bank Indonesia

Hai gimana ditegaskan dalam pasal 23d

dalam melaksanakan tugasnya Presiden

Republik Indonesia dibantu oleh seorang

wakil presiden dipilih bersamaan

dengannya melalui pemilihan umum serta

membentuk beberapa Kementerian Negara

yang dipimpin oleh menteri-menteri

negara menteri-menteri negara ini

dipilih dan diangkat beserta

diberhentikan oleh presiden sesuai

dengan kewenangannya keberadaan

Kementerian Negara Republik Indonesia

diatur secara tegas dalam pasal 17

undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang menyatakan

ayat 1 presiden dibantu oleh

menteri-menteri negara ayat2

menteri-menteri itu diangkat dan

diberhentikan oleh presiden Ayat 3

setiap menteri membidangi urusan

tertentu dalam pemerintahan ayat 4

pembentukan pengubahan dan pembubaran

kementerian negara diatur dalam

undang-undang selain memiliki

Kementerian Negara Republik Indonesia

juga memiliki lembaga

teman Kementerian atau lpnk yang dahulu

namanya lembaga pemerintah nondepartemen

keberadaan lpnk diatur dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia yaitu gunung

Kudus sampai sediaan lebih Indonesia

nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan

tugas fungsi kewenangan susunan

organisasi dan tata kerja lembaga

pemerintah non departemen contohnya Din

BKN gula BBM Lemhanas lebih dan

sebagainya

Indonesia

Hai pancasila sebagai nilai mengandung

serangkaian nilai yaitu ketuhanan

kemanusiaan persatuan kerakyatan dan

keadilan K5 nilai tersebut merupakan

satu kesatuan yang utuh tidak

terpisahkan mengacu kepada tujuan yang

satu Pancasila sebagai suatu sistem

nilai termasuk kedalam nilai moral nilai

kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar

yang bersifat abstrak Pancasila yang

termuat dalam Pembukaan Undang Dasar

1945 merupakan landasan bangsa Indonesia

yang mengandung tiga tata nilai utama

yaitu dimensi spiritual dimensi kultural

dan dimensi institusional 30 utama yang

tertuang dalam pembukaan undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 tersebut diatas harus senantiasa

menjadi pertimbangan dan perhatian dalam

sistem dan proses penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan bangsa

Hai bab 2 ketentuan undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

akhir-akhir Ayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Hai wilayah lautan satu sunnah laut

teritorial batas laut teritorial ialah

Garis khayal yang berjarak 12 mil laut

dari garis dasar kearah laut lepas dua

Sunandar kontinen landas kontinen ialah

dasar laut yang secara geologis maupun

morfologi merupakan lanjutan dari sebuah

kontinen atau benua Adapun batas landas

kontinen tersebut diukur dari garis

dasar yaitu paling jauh 200 mil laut 3

zona ekonomi eksklusif atau Zee Zona

Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut

sudut lebar 200 mil laut ke arah laut

terbuka diukur dari garis dasar Bela yah

daratan wilayah daratan Indonesia juga

memiliki kedudukan dan peranan yang

sangat penting bagi tegaknya kedaulatan

Republik Indonesia C wilayah udara

wilayah udara Indonesia adalah ruang

udara yang terletak diatas permukaan

wilayah daratan dan lautan Dewi layah

ekstrateritorial wilayah

secara teritorial ini merupakan wilayah

negara kita yang dalam kenyataannya

terdapat di wilayah negara lain

perwujudan dari raya ini adalah

kantor-kantor perwakilan diplomatik

Republik Indonesia di negara lain

Hai status warga negara Indonesia

keberadaan keberadaan rakyat yang

menjadi penduduk maupun warga negara

secara konstitusional tercantum dalam

pasal 6 undang-undang dasar negara RI

tahun 1945 sebagai berikut ayat 1 warga

negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warga negara ayat2 penduduk

ialah warga negara Indonesia dan orang

asing yang bertempat tinggal di

Indonesia ya juga hal-hal mengenai warga

negara dan penduduk diatur dalam

undang-undang kewarganegaraan republik

Indonesia diatur dalam undang-undang

nomor 12 tahun 2006 tentang

kewarganegaraan republik Indonesia

asas-asas kewarganegaraan Indonesia a us

us us Sanguinis atau asas keturunan

yaitu kewarganegaraan seseorang

ditentukan berdasarkan pada keturunan

orang yang bersangkutan B asal-usul

ia asas kedaerahan atau tempat kelahiran

yaitu kewarganegaraan seseorang

ditentukan berdasarkan tempat

kelahirannya adanya perbedaan dalam

menentukan kewarganegaraan di beberapa

negara yang menerapkan asas Ius Soli

maupun Ius Sanguinis dapat menimbulkan

dua kombinasi status kewarganegaraan

seseorang penduduk Aapa track itu adanya

seorang produk yang sama sekali tidak

mempunyai kewarganegaraan Devi batre

yaitu adanya seorang penduduk yang

mempunyai dua macam kewarganegaraan

sekaligus

Hai menurut penjelasan undang-undang RI

nomor 12 tahun 2006 tentang

kewarganegaraan republik Indonesia

dinyatakan bahwa Indonesia dalam

penentuan kewarganegaraan menurut

asas-asas sebagai berikut a asas Ius

Sanguinis B asas Ius Soli secara

terbatas J asas kewarganegaraan tunggal

di Asas kewarganegaraan ganda terbatas

powerful naturalisasi biasa adalah

proses naturalisasi yang diajukan oleh

orang asing dengan modus persyaratan dan

prosedur yang harus ditempuh

naturalisasi istimewa diberikan pada

orang asing yang telah berjasa kepada

negara Republik Indonesia atau dengan

alasan kepentingan negara setelah

memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia penyebab

hilangnya kewarganegaraan Indonesia

diantaranya ah memperoleh

kewarganegaraan atas kemauannya sendiri

b tidak menolak atau tidak melepaskan

kewarganegaraan lain C dinyatakan hilang

kewarganegaraannya oleh Presiden atas

kemauannya sendiri dengan ketentuan

telah berusia 18 tahun dan bertempat

tinggal di luar negeri di masuk ke dalam

dinas tentara asing tanpa disertai izin

dari Presiden eh masuk dalam dinas

negara asing atas kemauan sendiri yang

mana Cepetan telek dinas tersebut di

Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga

Indonesia dan sebagainya

uji kompetensi beragama dan

berkepercayaan di Indonesia kemerdekaan

beragama dan kepercayaan di Indonesia

dijamin undang-undang dasar negara RI

tahun 1945 dalam pasal 28e ayat 1 dan 2

sebagai berikut ayat 1 Setiap orang

bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya memilih pendidikan dan

pengajaran memilih pekerjaan memilih

kewarganegaraan memilih tempat tinggal

di wilayah negara dan meninggalkannya

serta berhak kembali 2 Setiap orang

berhak atas kebebasan meyakini

kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap

sesuai dengan hati nuraninya Disamping

itu dalam pasal 29 undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945

ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu berbeda-beda

Hai keberagaman agama yang dianut oleh

bangsa Indonesia itu tidak boleh

dijadikan hambatan untuk memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa hal

tersebut tentu saja akan terwujud

apabila dibangun kerukunan umat beragama

yang meliputi a kerukunan antar umat

seagama B kerukunan umum antar rumah

beragama C kerukunan antar umat beragama

dengan pemerintah sistem pertahanan dan

keamanan negara republik Indonesia

pertahanan dan keamanan negara pasal 31

sama dengan ayat 5 undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945

ketentuan pasal 30 undang-undang dasar

negara RI tahun 1969 bahwa usaha

pertahanan dan keamanan negara Indonesia

merupakan tanggung jawab seluruh warga

negara Indonesia dengan kata lain

pertahanan dan keamanan negara tidak

hanya menjadi tanggungjawab TNI dan

Polri saja tetapi masyarakat sipil

sangat bertanggungjawab terhadap

pertahanan dan keamanan negara TNI dan

Polri menduga bersama masyarakat sipil

menjaga keutuhan NKRI

wuih undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 juga memberikan

gambaran bahwa usaha pertahanan dan

keamanan negara dilaksanakan dan

menggunakan sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta thesis

hankamrata sistem pertahanan dan

keamanan semesta ini hakekatnya

merupakan segala upaya menjaga

pertahanan dan keamanan negara meliputi

seluruh Indonesia segenap sumber daya

nasional sarana dan prasarana nasional

serta seluruh wilayah negara sebagai

satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh

membela negara tidak harus dalam gede

perang tetap bisa diwujudkan dengan

cara-cara lain seperti berikut ini a

ikut serta dalam mengamankan lingkungan

sekitar seperti Siskamling Begu serta

membantu korban bencana di dalam negeri

C belajar dengan tekun Fajran Pendidikan

Kewarganegaraan atau BKN D mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler seperti

Paskibra PMR dan pramuka e-pelatihan

dasar

pemikiran secara wajib F pengabdian

sebagai anggota TNI G pengabdian sesuai

dengan profesi keahlian

Indonesia

Hai Ridhonya materi tiga kewenangan

lembaga-lembaga negara menurut

undang-undang dasar negara RI tahun 1945

suprastruktur politik diartikan sebagai

mesin politik resmi di suatu negara yang

merupakan penggerak politik yang

bersifat formal dengan kata lain

suprastruktur politik merupakan gambaran

pemerintah dalam arti luas yang terdiri

atas lembaga-lembaga negara

infrastruktur politik adalah

kelompok-kelompok kekuatan politik dalam

masyarakat yang turut berpartisipasi

secara aktif kelompok-kelompok tersebut

dapat berperan menjadi pelaku politik

tidak bermalu untuk turut serta dalam

bentuk kebijaksanaan negara

infrastruktur politik contohnya partai

politik kelompok kepentingan atau

internet grup kelompok penekan pressure

group dan media komunikasi politik

kekuatan suprastruktur politik yang

tergolong kedalam lembaga negara

Indonesia adalah sebagai berikut 1

Hai guys bermunculan rakyat DPR dua

Dewan Perwakilan Rakyat atau BPR tiga

Dewan Perwakilan Daerah DVD 4 Presiden

dan Wakil Presiden 5 Mahkamah Agung 6

Makamah Konstitusi 7 Komisi Yudisial 8

Badan Pemeriksa Keuangan bisa dilihat

Bagaimana skema lembaga-lembaga dalam

sistem ketatanegaraan menurut

undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945

hai satu Majlis pertunangan rakyat MPR

Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD

pasal 2 ayat 1B anggota MPR berjumlah

sebanyak 50 anggota dan DPD berjumlah

sebanyak empat kali jumlah provinsi

anggota DPD undang-undang Nomor 22 Tahun

2003 jmpr adalah lembaga tinggi negara

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

bukan lembaga tertinggi negara d tugas

dan wewenang MPR adalah berwenang

mengubah dan menetapkan undang-undang

dasar melantik presiden dan atau wakil

presiden dan hanya dapat memberhentikan

presiden dan wakil presiden dalam masa

jabatannya menurut undang-undang dasar

negara RI tahun 1945 sesuai pasal 31

ayat 2 dan ayat 3 eh ember juga memiliki

hak dan kewajiban sudah diatur dalam

undang-undang nomor

men-download 3 tentang susunan dan

kedudukan MPR DPR DPD dan DPRD dua Dewan

Perwakilan Rakyat atau DPR anggota DPR

dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1950 tipe adalah fungsi legislasi

fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

pasal 20 ayat 1 CH nggota DPR adalah hak

interpelasi hak angket dan hak

menyatakan pendapat pasal 20A apa2 deh

anggota DPR hak mengajukan pertanyaan

hak menyampaikan usul pendapat dan hak

imunitas pasal 22 ayat

Hai presiden a presidential guru SD

dipilih langsung oleh rakyat dalam satu

pasangan calon Pasal 6a ayat 1 Bessara

menjadi presiden diatur lebih lanjut

dalam undang-undang dasar negara RI

tahun 1945 Pasal 6 ayat

Hai Jelly kekuasaan presiden

undang-undang dasar negara RI tahun 1945

1949 DPR pasal 5 ayat 1 dan pasal 22

menetapkan Peraturan Pemerintah pasal 5

ayat 23 memegang kekuasaan tertinggi

atas angkatan darat laut dan udara pasal

10 bab menyatakan perang membuat

perdamaian dan perjanjian dengan negara

lain atas persetujuan DPR pasal 11 5

menyatakan keadaan bahaya bangsa 12-7

memberi grasi dan rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan Ma paksa 14

ayat 18 Brian S tidak polisi dengan

memperhatikan pertimbangan DPR pasca

badai 29 memberi gelar tanda jasa dan

lain-lain tanda kehormatan pasangan

belas 10 mengangkat dan menerima duta

dan konsul dengan memperhatikan

pertimbangan DPR pasal 13 11 membentuk

dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan pertimbangan dan aset baru

presiden bangsa 1612 mengangkat dan

memberhentikan menteri-menteri negara

pasal 17 13 mengajukan RUU APBN pasal 23

dikunyah yang keempat pada Pemeriksa

Keuangan atau BPK hal BPK merupakan

lembaga yang bebas dan mandiri dengan

tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggungjawab keuangan negara pasal

23e ayat 1 b a c pemeriksaan BPK

diserahkan pada DPR DPD dan DPRD pasal

23e ayat 25 Mahkamah Agung atau macam2

merupakan bagan negara yang memegang

kekuasaan kehakiman di samping sebuah

mahkamah konstitusi di Indonesia pasal

24 ayat 2 B Mama bawain peradilan di

Indonesia bab 14 ayat 2 C kekuasaan

kehakiman merupakan Kekuasaan merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan pasal 24

ayat 1 dikunyah 6 mahkamah konstitusi

atau MK amak amak konstitusi memiliki

kewenangan

satu mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir undang-undang terhadap

undang-undang dasar negara Republik

Indonesia tahun 1945 dua memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh

undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 jika memutus

pembubaran partai politik

menu4 memutus hasil penelitian tentang

pemilu pasal 24c ayat 15 memberikan

putusan atas pendapat DPR mengenai

pelanggaran presiden Danau Toba presiden

menurut undang-undang Dasar pasal 24 C

ayat 2B Mahkamah Konstitusi

beranggotakan sembilan orang tiga

anggota dan juga nema tiga anggota

diajukan DPR dan tiga anggota diajukan

presiden 7 Komisi Yudisial atau kya2 Y

adalah lembaga Mandiri hidup untuknya

agar tujuan di PM Pasal 24b Ayat 3D KYT

berwenang mengusulkan Pengangkatan Hakim

Agung serta menjaga dan menegakkan

kehormatan keluhuran martabat dan

perilaku Hakim pasal 24 ayat 18 Dewan

Perwakilan Daerah atau DBD a DVD

merupakan bagian kanutan MPR yang

dipilih melalui pemilu dari setiap

provinsi DVD merupakan pada Roger

provinsi di

anggota DPD berdomisili di daerahnya bom

di daerah pemilihannya selama bersidang

bertempat tinggal di ibukota negara RI

DPD berhak mengajukan rancangan

undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah dan yang berkaitan dengan

daerah

di dalam tata kelola pemerintahan yang

baik terdapat tiga unsur pokok yang

bersinergis satu unsur pemerintah yang

dipercaya menangani operasi negara pada

suatu periode tertentu dua unsur swasta

beras wirausaha yang bergerak dalam

pelayanan publik tiga unsur warga

masakan atau sekunder untuk

mengkombinasikan kan tata kelola

pemerintah yang baik diperlukan beberapa

persyaratan diantaranya sebagai berikut

a mewujudkan efisiensi dalam manajemen

pada sektor publik antara lain dengan

memperkenalkan teknik-teknik Manajemen

perusahaan dengan arbitrase pemerintah

negara yang melakukan desentralisasi

emigrasi pemerintah B terwujudnya

akuntabilitas publik sesuatu yang

dilakukan oleh pemerintah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

C Tersedianya perangkat hukum yang

memadai berupa peraturan

perundang-undangan yang mendukung

terselenggaranya sistem pemerintahan

yang baik partisipasi warga negara dalam

sistem politik di Indonesia 15 sekolah a

pilihan ketua kelas OSIS dan ketua

organisasi ekstrakurikuler seperti

Pramuka pecinta alam PMR Paskibra dan

sebagainya B pembuatan anggaran dasar

dan anggaran rumah tangga OSIS atau

organisasi Electra kurikuler yang

diikuti beforu diskusi atau musyawarah

yang diselenggarakan di sekolah2 di luar

masyarakat afour warga B memilih Ketua

RT RW 2 Desa ketua organisasi masyarakat

dan sebagainya C pembuatan peraturan

yang berupa anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga bagi organisasi masyarakat

koperasi rtrw MD dan sebagainya 35

negara Abang pilihan umum untuk memilih

anggota legislatif dan presiden di

pemilihan kepala daerah secara langsung

atau Pilkada C aksi Demonstrasi yang

tertib damai dan santun tempat hubungan

struktural dan fungsional pemerintah

pusat dan daerah

ah ah desentralisasi atau otonomi daerah

dalam konteks negara satu desentralisasi

desentralisasi pada dasarnya adalah

suatu proses penyerahan sebagian

wewenang dan tanggungjawab barusan yang

semula adalah urusan pemerintah pusat

kepada badan-badan atau lembaga lembaga

pemerintah daerah tujuannya adalah agar

urusan urusan dapat beralih kepada

daerah dan menjadi wewenang serta

tanggung jawab pemerintah daerah

praktiknya desentralisasi sebagai suatu

sistem penyelenggaraan pemerintah daerah

memiliki beberapa kelebihan dan

kelemahan kelebihan desentralisasi

diantaranya adalah sebagai berikut a

struktur organisasi yang

didesentralisasikan merupakan

pendelegasian wewenang untuk memberikan

manajemen pemerintah pusat B mengurangi

bertumpuknya pekerjaan di pusat

pemerintahan C dalam menghadapi

permasalah yang amat mendesak pemerintah

daerah tidak perlu menunggu instruksi

dari pusat

Hai Dear hubungan yang harmonis tahu

ditingkatkan Dan dapat lebih

dioptimalkan negara kerja antar pembalap

pusat dan daerah D peningkatan efisiensi

dalam sejarah HAM khususnya peninggalan

pemerintahan pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah F dapat mengurangi

birokrasi dalam hati buruk karena

keputusan tak dapat Segera dilaksanakan

di bagi organisasi yang besar dapat

beroleh manfaat dari keadaan di tempat

masing-masing h-10 rencana dapat jelas

ditetapkan secara keseluruhan maka pada

awalnya dapat diterapkan dalam suatu

bagian tertentu terlebih dahulu sehingga

rencana dapat diubah ih Resiko yang

mencakup kerugian dalam bidang

kepegawaian petugas lintas dan

organisasi dapat terbagi-bagi

ciri-ciri dapat diadakan pembedaan dan

pengkhususan yang berguna bagi

kepentingan pria tertentu ke titik

sentralisasi secara psikologis dapat

memberikan kepuasan bagi daerah karena

sifatnya yang langsung Adapun kelemahan

desentralisasi diantaranya adalah

sebagai berikut a besarnya badan-badan

struktur pemerintahan yang membuat

struktur pemerintahan pertama kompleks

yang berimplikasi pada lemahnya

koordinasi B keseimbangan dan kesesuaian

antara bermacam-macam budaya daerah

dapat lebih mudah terganggu C desentrasi

dari Troya mendorong timbulnya paham

kedaerahan D keputusan yang diambil

memerlukan waktu lama karena memerlukan

perundingan yang bercerita lele eh

desentralisasi memerlukan biaya yang

besar dan sulit untuk memperoleh

keseragaman dan kesederhanaan dua

otonomi daerah menurut undang-undang RI

Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas undang-undang nomor 23 tahun

2014 tentang pemerintahan daerah

OK Google Mitra adalah hak wewenang dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan negara

Republik Indonesia sebagai negara

kesatuan menganut asas desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan

dengan memberikan kesempatan dan

keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah prinsip

otonomi daerah yang dianutnya adalah

nyata bertanggungjawab dan dinamis nyata

adanya otonomi ternyata diperlukan

sesuai dengan situasi dan kondisi

objektif di daerah B bertanggung jawab

pemborong Tommy diselaraskan dibayarkan

untuk memperlancar pembangunan disturber

so terakhir C dinamis rasa otonomi itu

selalu menjadi sarana dan dorong untuk

lebih baik dan maju

Paul B kedudukan dan peran pemerintah

pusat pemerintah pusat dalam pelaksanaan

otonomi daerah memiliki tiga fungsi

afeksi layanan service Inc verb-noun

fungsi pelaksanaan pelayanan dilakukan

dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan cara tidak

diskriminatif dan tidak membenarkan

serta dengan kualitas yang sama B fungsi

pengaturan regulating fungsi-fungsi ini

memberikan penekanan bahwa pengaturan

tidak hanya kepada rakyat Sabit pada

penderita sendiri C fungsi pemberdayaan

Kursi ini dicelupkan pemerintah dalam

rangka pemberdayaan masyarakat masa tahu

menyadari diri dan mampu memilih

alternatif yang baik untuk mengatasi

atau menyelesaikan persoalan yang

dihadapinya pemerintahan daerah negara

kan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan menjadi urusan pemerintah

pusat urusan pemerintahan yang menjadi

urusan pemerintah pusat meliputi politik

luar negeri pertahanan

nyaman yustisi moneter dan fiskal

nasional agama serta Nurma

the Bear

Hai ada beberapa tujuan diberikannya

kewenangan kepada pemerintah pusat dalam

pelaksanaan musyawarah meliputi tujuan

umum sebagai berikut a meningkatkan

kesejahteraan rakyat B memperhatikan

pemerataan dan keadilan C menciptakan

demokratisasi D menghormati serta

menghargai berbagai kearifan atau

nilai-nilai lokal dan nasional Im

berarti kan potensi dan keanekaragaman

bangsa ke tingkat lokal maupun nasional

Hai Jeju dudukan dan peran pemerintah

daerah kewenangan pemerintah daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang

Brayan terbagi atas daerah-daerah

provinsi tidak provinsi tersebut terdiri

atas daerah kabupaten dan kota setiap

daerah provinsi daerah kabupaten dan

daerah kota mempunyai pemerintahan

daerah yang diatur dengan undang-undang

pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip negara kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang dasar negara

Republik Indonesia tahun 1945

pemerintahan daerah provinsi kabupaten

dan kota memiliki Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya

dipilih melalui pemilihan umum

penyelenggaraan pemerintah daerah

menggunakan asas otonomi dan tugas

pembantuan tugas pembantuan atau medwin

adalah keikutsertaan pemerintah daerah

untuk melaksanakan urusan pemerintah

yang kewenangannya lebih luas dan lebih

tinggi

daerah tersebut beberapa urusan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah

untuk kabupaten kota meliputi beberapa

hal diantaranya a perencanaan dan

pengendalian pembangunan B perencanaan

pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di

penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di penyedia and

sarana dan prasarana umum e-pelanggaran

bidang kesehatan Eh penegaraan berikan

dan sebagainya kewenangan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

dilaksanakan dengan luas utuh dan bulat

yang meliputi perencanaan pelaksanaan

pengawasan pengendalian dan evaluasi

pada semua aspek pemerintahan indikator

untuk menentukan serta menunjukkan bahwa

pelaksanaan Chrono tersebut di berjalan

dengan baik dapat diukur dari tiga

indikasi dari berikut atau terjadinya

keseimbangan pembangunan di wilayah

Indonesia baik berskala lokal maupun

nasional diterjang punya peranan

pemerintah bagi seluruh penduduk

Indonesia storage yang merata C

Tersedianya pelayanan pemerintah yang

lebih efek

Hai dan efisien

tetapi sebaiknya tolak ukur yang dipakai

untuk merelaksasikan ketika di kantor di

atas aparat pemerintah pusat dan daerah

diharapkan memiliki sikap sebagai

berikut a kapabilitas kemampuan aparatur

B integritas melintas J setup British

penerimaan dan di akuntabilitas

kebudayaan dan tanggungjawab undang

dasar negara Republik Indonesia tahun

1945 pasal 12b ayat 1 menyatakan negara

mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus

atau bersifat istimewa yang diatur

dengan undang-undang undang-undang

dimaksud adalah undang-undang RI Nomor 9

tahun 2012 tentang perubahan kedua atas

undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang pemerintahan daerah adapun yang

dimaksud dengan sablon sektor

pemerintahan daerah yang bersifat khusus

adalah Daerah yang dipilih diberi

otonomi khusus yaitu Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan provinsi Papua

ataupun Daerah Istimewa

agar Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa

Jogjakarta gedein

lagu2 ngan struktural dan fungsional

pemerintah pusat dan daerah hubungan

struktural pemerintah pusat dan daerah

dalam sistem negara kesatuan Republik

Indonesia terdapat dua cara yang dapat

menghubungkan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah dan pertama

disebut dengan sentralisasi BSK urusan

fungsi tugas dan wewenang penyelenggara

pemerintahan ada pada Kemenag pusat yang

pelaksanaannya dilakukan secara

dekonsentrasi jarak 2 dikenal sebagai

desentralisasi ini segala urusan tugas

dan wewenang pemerintahan diserahkan

seluas-luasnya kepada pemerintah daerah

pelimpahan wewenang dengan cara

dekonsentrasi dilakukan melalui

penggergajian wewenang wadah berangkat

yang berada di bawah air artisnya di

daerah tympanum menang dengan cara

desentralisasi dilakukan melalui

penelitian seluruh San kepada daerah

otonom

hai hai

Hai secara subur hubungan program pusat

pemerintah daerah diatur dalam peraturan

pemerintah nomor 84 tahun 2000

berdasarkan tersebut daerah diberi

kesempatan untuk membentuk

lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan

kebutuhan darah untuk lebih jelasnya

hubungan struktural seperti dapat

dilihat pada bagan berikut

Rp

MP3

Hai hubungan fungsional pemerintah pusat

dan daerah pada dasarnya pemerintah

pusat dan pemerintah daerah memiliki

hubungan kewenangan yang saling

melengkapi satu sama lain lupa tersebut

terletak pada visi misi tujuan dan

fungsinya masing-masing visi dan misi

kedua lembaga ini baik di tingkat lokal

maupun nasional dalam melindungi serta

memberi ruang kebebasan kepada daerah

untuk mengolah dan mengurus rumah

tangganya sendiri berdasarkan kondisi

dan kemampuan daerah Adapun Tujuannya

adalah untuk melayani masyarakat radio

dan merata dalam berbagai aspek

kehidupan fungsi pemerintah pusat dan

daerah adalah sebagai pelayan pengatur

dan pemberdayaan masyarakat hubungan

wewenang antara benda pusat dan

pemerintah daerah provinsi kabupaten dan

kota atau Antara provinsi dan kabupaten

dan kota diatur dalam undang-undang

dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah

Hai hubungan keuangan pelayanan umum

pemanfaatan sumberdaya alam dan

sumberdaya lainnya antara pemberian

pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan Selaras

gerakan undang-undang pemerintahan

daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan memiliki hubungan dengan

pemerintah pusat dan dengan membangun

parutan daerah lainnya hubungan tersebut

meliputi berwenang keuangan player umum

pemanfaatan sumberdaya alam dan

sumberdaya lainnya juga tersebut dan

menimbulkan kontraksi dan keren antar

susunan pemerintahan Demikian surat

kesehatan banyak jangan lupa

konvensional masih Assalamualaikum

[Musik]