Perubahan Besar PAJAK Pengusaha, Investor & Trader - Ft. Vincent Liyanto

So biasanya kan orang yang punya modal

R00 juta dia trading sampai trading

volumenya itu 2 M belum tentu untung

kan.

Betul bisa aja rugi.

Tapi ini bisa menghilangkan%

dan itu selamanya.

Betul.

Kalau misal untuk investor aman

aman.

Oh karena kamu beli hold sudah enggak

tahu. Pokoknya 3 tahun 4 tahun 5 tahun.

Tapi kalau daily tradingmu itu secara

intensitas banyak nah itu dianggap

sebagai usaha. Nah itu yang mematikan

menurutku. Gua udah rungkat R juta, gua

tetap harus bayar dividen [musik]

10%-nya gitu. Soalnya dilihatnya gua gak

ada tambahan apa-apa gitu. Kayak gini.

Oke, jawabannya enggak perlu bayar

dividen 10%-nya selama saham yang

rungkat tadi itu kita enggak cuts. Kalau

misal cutl gimana? Nah,

[musik]

hari ini kita kedatangan sama Bro

Vincent. Biasanya ya, biasanya gue itu

kalau misalnya undang sama teman gua

yang suhunya pajak lah, itu biasanya

cuman sekali setahun gitu kan. Tapi kali

ini baru aja gua undang teman gua

namanya NGJ. Sekarang gua undang teman

gua lagi namanya Vincent gitu kan.

Soalnya ada perubahan yang apa ya

lumayan besar dan kayaknya ee bisa

ngefek ke banyak orang gitu orang-orang

terutama yang investor, trader ya kan eh

e-commerce juga. Dan gua kemarin submit

beberapa pertanyaan. Tentu itu yang

menjadi konsern-konsern banyak orang ya,

marketplace lah, pajak investor, pajak

trader, pajak pengusaha dan

perubahan-perubahan lainnya. Nah, supaya

daripada gua yang ngebaca dokumentasinya

lalu gua ment-translate buat teman-teman

dan gua bukan pakar pajak, mendingan ada

orang yang pakar pajak yang menjelaskan

apa yang terjadi. Ini bro, kita langsung

mulai dari pertanyaan yang paling banyak

ditanya. Apakah pajak trader sebagai

pengusaha terpisah dari pajak final 0,1%

berdasarkan PP20 jika pengusaha omset di

bawah 4,8 M dan biasa trading, bagaimana

perhitungan omsetnya? Nah, lu boleh

sharing enggak sih, Bro? Coba rangkumin

dulu perubahannya itu apa baru kita

jawab pertanyaannya gitu.

Oke. Jadi triggernya kan sebenarnya ya

PP20 tahun 2026 itu kan yang keluarnya

itu 29 Mei walaupun waktu itu sudah

diundangkan 22 April kan gitu ya. I

tahun ini.

Iya, betul. Nah, terus kemudian dari

sana kan ada nih beberapa gejola,

perubahan dan lain sebagainya. Mungkin

di podcast sebelumnya sama ee teman yang

satunya udah udah udah dibahas lah gitu

kan. Nah, kita mengacunya ke pasal 58 ee

huruf ini ya, pasal 58 nomor 1 ee huruf

A gitu ya. Nah, di sana itu dikatakan

sebenarnya peredaran bruto itu

mengacunya adalah penghasilan usaha dan

jasa sehubungan dengan pekerja bebas

yang dikenakan pajak bersifat final

maupun tidak final. Ya. Nah, kalimat

itulah yang lagi gonjang-ganjing nih

sekarang di dunia persahaman. Karena kan

pada dasarnya ada orang yang dia invest

saham, main saham, tapi juga punya usaha

ril kan di lapangan. Entah itu mereka

masih UMKM dan sebagainya. atau terbalik

kali, Bro. Terbalik UMKM-nya, bisnisnya,

usahanya atau freelance-nya, tapi dia

juga invest saham. [tertawa]

Kebanyakan kayak kayak gitu deh. Betul.

Betul. Nah, kalimat itu di pasal

tersebut itu lagi bergejolak. Kenapa?

Karena sebenarnya pemicunya atau

pencetusnya itu adalah event penyuluhan

atau sosialisasi tanggal 17 Juni kemarin

dari P2 ee P2P Humas ya. Jadi kantor

pusat DJP itu panggil banyak wajib pajak

ya kan untuk penyuluhan

menginterpretasikanlah isinya PP20 tahun

2026 itu beserta dengan contoh-contoh.

Nah, terus kemudian dikatakan di sana

kalau misalnya Bapak, Ibu punya usaha

entah UMKM, jual baju kah, jual apa dan

sebagainya, tapi juga invest di dunia

saham, trading dan lain sebagainya itu

bisa dianggap sebagai satu kesatuan

omset usaha dalam rangka uji omset 4,8

M. Apakah nanti tahun depannya Bapak,

Ibu masih bisa pakai tarif 0,5% atau

enggak? Kayak gitu. Oke, kalau misalnya

gua rangkumin yang kita lagi

mempertanyakan, yang kita lagi

diskusikan itu adalah jadi contoh kayak

gini ya. Misalnya nih misal kita punya

UMKM, kita punya omset misal 4M lah.

Kita punya omset 4M, kita punya net

margin misalnya 15% 600 juta gitu kita

punya keuntungan gitu kan.

Nah, 4M terus kita juga trading saham

nih.

Kita investasi saham ya kan? invest

saham misalnya kita punya modal itu R00

juta.

R juta kita punya modal. Tapi yang

namanya kita

jual beli, jual beli, jual beli saham

tersebut dari R00 juta modal kita bisa

aja dalam waktu 1 tahun kita itu trading

volumenya itu 2 M.

Oke,

bisa aja kan cuman 10 kali kan jual

beli, jual beli sekali sebulan udah 10 M

eh udah udah R juta jadi 2 M gitu kan.

Nah, berarti kan gua tradingnya itu 2 M

volumenya sekarang gua omset diusahakan

4 M. 6 M dong.

6 M dong. Nah, apakah ditotalin

maksudnya?

Nah, itu yang dimaksud di sosialisasi

dari P2 humas ya.

Maksudnya apa tuh? Yang yang mereka

sosialisasi adalah di tootal.

Betul.

Yang disosialisasikan itu ditotal.

Yang yang mereka bilang adalah ini

harusnya ditotal nih.

Betul. Loh.

Nah, jadi 4 M usaha itu sama 2 M putaran

di pasar modal itu, itu dianggap satu

kesatuan 6 M. Sehingga itu akan jadi

dasar apakah nanti masih bisa pakai

tarif 0,5% UMKM enggak untuk orang

pribadinya ini yang jualan baju tadi.

Berarti yang omset 4M dengan dia punya

tadi ya net profit margin 15% sama

dengan 600 juta setahun dia kan bayarnya

kan ee pajak 0,5%.

Betul. Kali 4 M tadi.

Iya kan?

Iya kan? 0,5% * 4 M. Betul. Nah,

sekarang dengan adanya dia punya trading

2 M ini langsung enggak bisa 0,5% dong

tahun depannya. Enggak bisa. Betul. Dan

itu sekali hangus berlaku selamanya

enggak akan pernah bisa pakai. Sekalipun

mungkin dia wah kapok nih gua hangus nih

0,5%. Tahun depan dia memutuskan untuk

pensiun saham nih. Cuma fokus gua gua

mau yang 4 M-nya aja soalnya kan R00

juta. So biasanya kan orang yang punya

modal R00 juta dia trading sampai

trading volumenya itu 2 M belum tentu

untung kan.

Betul. Bisa aja rugi.

Bisa aja rugi.

Bisa aja untungnya itu sebenarnya dari 2

M bisa aja untungnya R juta gitu

misalnya.

Iya atau mungkin rugi R juta

atau mungkin rugi R juta.

Iya. Tapi ini bisa menghilangkan%

dan itu selamanya.

Betul. Karena yang dilihat kan omset

peredaran Boruto dan di mata penyulunya

waktu itu ya yang bikin dunia

gonjang-ganjing ini omset itu ya putaran

antara jual dan beli yang totalnya 2 M

tadi.

Nah, cuman ya

oke ada good news-nya enggak nih? Gua

lagi nunggu good [tertawa] news nih.

Good news-nya apa nih?

Kalau good news kalau dibilang good

banget enggak lah ya. Masih normal news

lah gitu [tertawa] ya.

Nah. banyak pakar pajak lah ee yang

mendebat hal seperti ini. Kenapa? Karena

kan dianggapnya begini, kalau memang

trading saham itu peredaran brutonya

masuk ke uji omset 4,8 miliar 0,5%

UMKM-nya ya enggak adil dong. Di mana

katakanlah yang dihitung kan tadi 2 M

ya. 2 M itu kan termasuk jual dan beli

kan. Nah, sedangkan kalau kita asumsi

omset, omset itu kan jual doang.

Hm.

Kenapa kok lihatnya jual dan beli? ya

jualnya doang kan itu satu masuk akal

kan make sense gitu kan.

Terus kemudian yang kedua

itu enggak bisa dianggap usaha karena

apa? Karena kalau misalnya kita mengacu

ke definisi usaha ya usaha itu kan

seperti apa ya contoh kita punya

karyawan, kita punya kantor kah? Terus

kemudian kita mengupayakan strategi

marketing kah dan lain sebagainya di

mana itu benar-benar usaha kan. Nah,

pada dasarnya ini cuman membuat model

atau kekayaan kita itu bisa lebih

bertumbuh lewat capital market kan.

Tapi kebanyakan tambah miskin sih

sekarang

SG turun-turun [tertawa] kalau itu

undangnya Michael dan

Iya iya iya.

Nah, jadi definisi usaha yang diutarakan

oleh penyulunya dari DJP dengan

pakar-pakar pajak yang ada di Indonesia

itu sudah bentrok. H

di mana dari situ belum ada titik temu.

Kenapa aku bilang enggak ada titik temu?

Karena di perdebatan itu kita bukan cari

siapa yang benar, siapa yang salah kan,

tapi ya regulatornya harus mengeluarkan

aturan turunan untuk membuat ininya

clear.

Oke.

Perdebatannya. Bahkan yang konyolnya

lagi adalah di saat penyulu dari DJP

pusat itu mengutarakan main saham atau

trading saham itu masuk ke kategori uji

omset 4,8 miliar. Kalau kita lihat di

kring pajak ya, kring pajak itu ada loh

ada ada orang yang tanya ya ini masuk

enggak? Nah, jawabannya kring pajak itu

unik. Kita kita coba lihat ya.

Kring pajak itu apa sih?

Kring pajak itu saluran edukasinya DJP.

Dia kayak kayak BCA. Halo BCA-nya gitu.

Kalau misalnya pengin tanya ada yang

kurang clear, lu nanya gitu.

Betul. Dan kita bisa tanyanya via phone

iya kan? Atau kita pakai sosial medianya

dia. Biasanya dia pakai X.

Oh dia responsif di X. respons. Oh, jadi

bisa Q&A.

Betul.

Oke. Ini siapapun bisa aksesun. Betul.

Dan jawabannya publik juga bisa tahu.

Jadi bukan di via direct message,

bukan DM gitu. Oke.

Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya.

Jadi king pajak ya. Ini pajak untuk kita

ya namanya Cenang Biro.

Oke. Dia bilang, "Hai Kak, sesuai dengan

pasal 58 ayat 1 A PP20 tahun 2026,

besarnya peredaan bruto sebagaimana

dimaksud pada pasal 57 ayat 1 merupakan

jumlah ini penting nih. Keseluruhan

peredaran bruto atas penghasilan dari

usaha dan jasa sehubungan dengan

pekerjaan bebas dalam 1 tahun." Oke, ya

kan? Nah, terus kemudian dia bilang baik

yang dikenakan pajak bersifat final

maupun ee penghasilan tidak bersifat

final maupun yang final termasuk peredan

bruto yang diterima atau diperoleh di

luar negeri. Oke, clear kan? Nah,

sepanjang penghasilan dari penjualan

saham atau kripto tersebut tidak

termasuk penghasilan dari usaha dan jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas, maka

tidak digolongkan penghasilan bruto. Ya,

Kak. Apabila kakak butuh penegasan dan

lain sebagainya, maka harus konfirmasi

ke KPP.

Oke,

ya. Ini dari nging pajak. Nah, tapi

konyolnya lagi kalau kita tanya ke KPP,

penyulu di KPP, AR-nya di KPP, tiap-tiap

KPP itu bisa beda jawaban.

Iya.

Sebentar, Kak. Oke. Kan semua orang

pasti beda KPP ya kan tergantung tinggal

di mana kerja di sekolah domisili gitu

kan. Kan pasti kita sebagai nasabah kita

bisa dong. Nah, nih lu bisa lihat

[mendengus] dari yang dipublikasi di

sosmet kan omongannya seperti ini gitu.

Apakah ini tidak bisa dibawa sebagai

barang bukti bahwa harusnya seperti ini

loh gitu.

Nah, ada dasar perdebatannya juga. Oke.

Jadi, KPP tiap-tiap penyuluh ya,

termasuk yang penyuluh DJP pusat tadi,

mereka itu mengacu ke peraturan

pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang

ee penyelenggaraan perizinan berusaha

berbasis risiko atau kasarannya yang

ngatur KBLI lah. Iya. Nah, di KBLI tahun

2025 yang terbaru yang sudah berlaku

sekarang per 18 Juni kemarin itu

semuanya ya KBLI dari sekian banyak itu

kalau kita cari ternyata ada loh KBLI

64994

itu KBLI untuk [mendengus]

trader saham yang bersifat personal.

Hm.

Jadi kalau misalnya kita lihat ya KBL

2025 64994 perdagangan di pasar keuangan

atas nama sendiri. Hm.

Jadi dia bilang kelompok ini mencakup

perdagangan berbagai macam instrumen

keuangan ya jelas saham valta asing,

kontrak komoditas, kripto atas nama

sendiri trader dan atas aset keuangan

seperti Bion dan sebagainya ya. Nah,

terus kemudian di sini transaksi efek

dan kontrak komoditas atas nama orang

lain kepialangan ya dan lain sebagainya.

Ini yang ada kabelinnya nomor lain ini

enggak masuk. Berarti dia itu fokus ke

nama sendiri KBELI ini 64994.

Artinya apa tuh, Bro?

Nah, artinya adalah dari KPP tiap

penyuluh yang bisa beda-beda itu ada

yang ikut omongan kering pajak selama

wajib pajaknya bisa membuktikan bahwa

itu bukan usaha. Iya kan? Jadi ibaratnya

dia lihat substance overform-nya.

Ada juga yang bilang ya kalau misalnya

memang kamu cari cuan, tujuanmu cuman

cari cuan. Jadi dilihat dia cuma dari

cari cuannya doang ya. Ya harusnya kamu

juga memenuhi syarat KBLI 64994 ini.

[mendengus] Artinya secara pribadi dia

di harus bikin PT gitu kan maksudnya

dengan KBLI ini atau gimana? secara

pribadi dia harus punya NIB pribadi dan

mencantumkan KBL 64994 ini. Tapi

sekalipun enggak punya NIB pribadi

karena dia enggak ngurus ya, tapi kantor

pajaknya bisa jadi berpatokan bahwa loh

kamu kan personal, kamu kan trader, kamu

jual beli saham, tujuanmu cari untung.

Ya, kita mengacu ke KBLI 2025 64994 ini

harusnya kamu memenuhi ini, harusnya

punya NIB, harusnya pakai KBL ini. Tapi

walaupun kamu enggak pakai ini, enggak

ngurus NIB dan lain sebagainya, ya tetap

negara itu mengatur adanya jenis usaha

trader secara perorangan.

Usaha trader.

Usaha trader.

Jadi, jadi trader atau investor itu

usaha

bisnis. Iyes. Nah, kalau dimasukkan ke

definisi usaha trader berarti kembali ke

pasal 58 ee angka 1. A yang PP20 tahun

2026. Peredaran bruto itu adalah

penghasilan dari usaha dan jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas.

That's why masuk ke uji omset 4,8 miliar

yang menentukan tahun depan masih bisa

pakai tarif 0,5% UMKM atau enggak tu

orangnya.

H. Oke, berarti kalau misalnya gua

simpulin ya, kita kan ada beberapa tipe

orang.

Ada orang misalnya nomor satu dia itu

tuh ee 100% trader dan investor.

Oke.

Dia enggak punya usaha.

Iya.

Berarti kalau misalnya 100% trader

trader dan investor, apa yang kita

bicarakan ini berarti aman buat mereka.

Iya, masuklah ya.

Masuk. Soal kan mereka enggak peduli

sama no issue. Soal mereka enggak peduli

sama 0,5%-nya. tadi kan kalau misalnya

punya PT mau itu enggak bisa dapat

SKB segala macam it's oke buat mereka

gitu kan

oke itu satu

nomor dua di ujung spektrumnya kalau

misalnya kita ngomongin yang usaha ya

kan UMKM dia ee berarti omsetnya 4M dia

dapat ee bersihnya itu 15% dan segala

macam itu juga aman dia sama sekali

tidak trade gitu

enggak kenal capital market

enggak kenal capital market berarti itu

juga ya kita enggak ngomongin ini isu

yang kita ngomongin adalah orang-orang

yang punya bisnis mereka itu sambil

invest dan trade. Iya. Iisannya kan

irisannya gitu kan. Dan nah sekarang

kalau gitu

garisnya di mana nih?

Oke.

Kan kalau misalnya tadi kan oke tadi kan

ada dari mereka kan bilang bahwa

nganggap investor ini cari untung.

Cari untung kan usah

cari untung. Betul.

Pasti cari untung dong.

Cari untung dong. Pasti siapa yang mau

cari rugi? [tertawa]

Kalau enggak sengaja rugi banyak.

Tapi asal usulnya cari untung. [tertawa]

Nah, garis bahwa orang ini tuh boleh,

aman,

heeh.

Apapun yang dia trading dan investasikan

itu tidak termasuk

ee sebagai pekerjaan yang real yang tadi

itu yang kayak tadi bahasanya dari kring

pajak dan yang tidak itu apa?

Nah,

volume,

He.

profit.

Heeh.

Atau apa gitu kayak modal bukan

dua-duanya, tapi intensitasnya.

Intensitas.

Betul. Jadi walaupun enggak ada angka

eksaknya ya yang yang diutarakan ya,

tapi kalau dari point of view-nya

beberapa orang yang pro kalau misalnya

beberapa pihak yang pro kalau misalnya

jual belinya saham itu dianggap sebagai

omset usaha itu lihat intensitasnya.

Apakah kamu masuk golongan trader atau

kamu masuk golongan longterm investor.

Oke, berarti kalau misal long term

investor aman.

Aman. Oh, karena kamu beli hold sudah

enggak tahu. Pokoknya 3 tahun, 4 tahun,

5 tahun carinya dividen katakanlah ya.

Oh, kalau misalnya investor aman.

Betul. Tapi kalau daily tradingmu itu

secara intensitas banyak, lihatnya kan

dari statement ee sekuritas kan ya.

Oke.

Nah, itu dianggap sebagai usaha.

Oke.

Nah, itu yang mematikan menurutku. Kalau

misalnya trader yang

sering itu kayak gimana itu? Maksudnya

kayak tadi kan kalau misalnya dia punya

modal R00 juta tapi dia tradingnya itu 2

M dan dia itu loose-nya R juta.

Iya. Rugi dong boncos kan.

Terus itu kategorinya apa gitu?

Maksudnya apakah berarti trading volume

di gimana gitu mendefinisikannya? Ya,

sesimpel ya sebenarnya bukan bukan

mendefinisikan ya kantor pajaknya

sesimpel dia cuman lihat secara volume

per hari itu bisa di atas 10 atau 20 itu

termasuk usaha berarti karena kamu

trader aktif kalau misalnya ada trader

goto goto 50 50 perah [tertawa]

gimana dan apalagi

C satu lot [tertawa]

satu lot habis itu dia sekarang ngantri

lagi enggak bisa jual bro yang yang

ngantri jualan R00 juta lot 300

[tertawa] juta

Nah, itu dia. Jadi memang ya ini polemik

lah peraturan-peraturan pemerintah nomor

20 tahun 2026 ini sebenarnya kan kita

bukan cari perdebatan siapa yang benar,

siapa yang salah.

Benar benar.

Nah, cuman mau cari kejelasan sih

arahnya ke mana gitu.

Tapi belum belum keluar jawabannya

berarti.

Belum. Karena sampai dengan sekarang

peraturan pemerintahnya sudah rilis tapi

aturan turunannya belum ada. Entah

PMK-nya kah atau SE Direktorat Jenderal

Pajaknya kah enggak ada. H

dan semua channel untuk sosialisasi dan

interpretasi peraturan yang disediakan

oleh DJP entah itu penyuluh entah itu AR

ya entah itu kering pajak itu bisa

beda-beda jawabannya.

H.

Nah, that's why ya sekarang problemnya

di situ. E ini kan bukan sesuatu yang

baru maksudnya ya gua e unlong ke sini

gara-gara gua kena FP lu gitu kan. Nah,

pasti kan udah banyak yang menyuarakan

ini kan mereka minta klarifikasi gitu

maksudnya ini mau yang benar tuh yang

mana gitu kan supaya kalian bisa

ngajarin kita yang benar

supaya teman-teman yang jago-jago di

pajak ini bisa mensosialisasikan ee

penerjemahan yang ee sebenar itu apa

gitu. Nah, so far jawabannya apa?

So far jawabannya just silent.

Oh,

enggak ada enggak ada enggak ada

pernyataan. Masih belum ada pernyataan.

Positive thinking, Bro. mereka lagi

mempersiapkan lagi mempersiapkan.

Nah, mungkin kita bisa lihat lah ya

perbandingannya ya.

Oke, boleh. Gua pengin tahu ini sih. Gua

pengin tahu

implikasinya apa.

Hm.

Tadi ya soalnya ini kan ee artinya untuk

orang-orang yang

berbisnis dan mereka itu trading saham

dengan volume sekian tadi kan 10 trade

per day gitu misalnya apa before

afternya kalau kayak gitu.

Nah, kita langsung masuk hitung-hitungan

aja ya. Jadi kita kasih skenario 1 dan

skenario 2 lah.

Oke,

skenario satunya apa nih?

Jadi skenario satunya kita lihat

case-nya dulu ya. Jadi ada Bapak A punya

kondisi di tahun 2026 ini satu dia punya

usaha UMKM perorangan ya jualan sepatu

kulit misal

omsetnya 3 M per tahun profitnya R500

juta. Oke clear. Nomor dua dia punya

istri terus istrinya itu punya usaha

perorangan juga salon katakan. Omsetnya

R00 juta per tahun, profit 250.

Uh, bagus banget bis.

Bagus nih jasa kan.

Nah, terus kemudian yang ketiga,

istrinya itu juga punya PT perorangan

untuk usaha skinc omsetnya 1 M,

profitnya R00 juta. Oke. Nah, seperti

yang kita tahu di PP20 itu kan usaha

perorangan sama PT perorangan omsetnya

kan jadi satu. Terus kemudian ilustrasi

yang keempat, keduanya memilih melakukan

perjanjian bisa harta nih.

Hm.

Oke, clear ya. Jadi, Bapak A sama Ibu B

ini punya NBP masing-masing. Nah, kita

enggak usah lihat 2027-nya dulu. Kita

lihat 2026. Berarti cara ngitung

pajaknya gimana? Sesimpel kita hitung

dulu nih omsetnya Bapak A kan tadi 3M

ya. 3M si Ibu B-nya istrinya R500 juta

berarti 3,5 kan. Terus PT perorangannya

1 M berarti total 4 M kan, M ya?

[berdehem]

Nah, masih bisa pakai tarif 0,5% dong.

Dan asumsinya tahun lalu juga dia enggak

melebihi lah. Berarti sesimpel Bapak A

dia omsetnya dia 3M ini dapat fasilitas.

Jadi kalau misalnya kita lihat rumusnya

ya,

3M ini dapat fasilitas 500 juta pertama

orang pribadi enggak kena pajak

jadinya 2,5 M * 0,5% Rp2.500.

Kalau si Ibu B dia omsetnya 500, dia

juga dapat loh fasilitas

R00 juta pertama bebas pajak.

Hm.

Berarti nol enggak bayar.

Hm.

Oke. Nah, PT perorangannya. PT

perorangan enggak ada fasilitas nih. Dia

omsetnya 1 M bulat 1 M * 0,5% R juta.

Iya.

Berarti total yang harus dibayar di

keluarga ini ya berarti 12,5 tambah

15 Heeh. R,5 juta + 5 Rp7.500

lah.

Heeh.

Oke. Nah, 2026 kita tahu omsetnya total

4,5 M kan.

He.

Berarti enggak tembus dong 4,8. Berarti

tahun depan 2027 itu mereka masih bisa

pakai idealnya.

Benar.

Oke. Nah, terus lanjut Bapak ee 2027

Bapak A ya omsetnya tetap ee maksudnya

usahanya tetap omsetnya naik dari 3 M

3,5 M. Oke. Dari 3M jadi 3,5. Terus

istrinya dari 500 dia naik 600 nih.

Terus kemudian dia juga punya PT

perorangan tadi. Omsetnya turun dari 1 M

jadi 650. H.

Oke. Keduanya pisah harta. Oke. Sama.

Pada dasarnya cara ngitungnya untuk

2027-nya Bapak A-nya omset 3,5 M.

Kurangi fasilitas dulu. kurangi

fasilitas R00 juta pertama kali 0,5%

Rp15 juta. Istrinya dapat fasilitas juga

ee R500 juta. Omsetnya R00 juta - 500 *

0,5% jatuhnya Rp500.000. PT

perorangannya ya dari omsetnya Rp650

juta* 0,5%.

H

ya. Oke. Berapa yang harus dibayar? Ya

total ini

I

total tiga ini.

Oke.

18 750.

Iya. Ini skenario ideal dengan kondisi

tadi Bapak A, Ibu B enggak kenal capital

market.

Oke,

ya berarti no issue kan?

No isue.

Oke, sekarang kita masuk

investor. Mereka kayak kenal pun

investor [tertawa] karena bukan trader.

Betul. Atau belum teredukasi.

Nah, sekarang masuk skenario dua nih.

Oke,

ini yang keos ya. ini dengan asumsi apa

yang dikatakan penyulu DJP pusat dan

mereka-mereka yang pro itu nanti benar

adanya seperti itu.

Mereka sosialisasi di mana maksudnya?

Di kantor DJP pusat

ngundang.

Oh, ngundang

itu recorded juga.

Ee iya dan kita bisa ikut.

Oke.

Kita bisa ikut.

Oh, lu ikut juga

enggak? Aku aku enggak ikut. Ada

seniorku lah yang ikut gitu.

Oke. Oke.

Nah, ini sama ya kondisinya 2026 Bapak

A, Ibu B. PT perorangannya Ibu B itu

sama omsetnya seperti contoh yang

pertama

H

di 2026. Hanya saja ketambahan poin

kelima ini.

Bapak A aktif melakukan trading saham di

Bursa Efek Indonesia dengan putaran dana

ya. Beli belinya 9 M jualnya 6 M.

Hm.

Berarti total kan 15 M nih.

H

jual beli kena 0,1% final kan.

Oke.

Secara pajaknya yang harus dibayar clear

karena dipotong sama ee sekuritas ya

kan. Nah, kita ngitung berarti 2026

[berdehem]

untuk usahanya Bapak A, Ibu B, sama PT

perorangannya gimana? Sama

masih bisa pakai 0,5%

enggak beda untuk tahun ini gitu ya.

Betul. Oke.

Nah, terus

sekarang kita lihat 2027-nya.

Kondisinya tuh sama, enggak ada yang

beda secara omset sama profit seperti

skenario 1 tadi.

Hanya saja ada ketambahan poin yang

kelima. Bapak A memutuskan berhenti

menjadi trader

dan hanya fokus long term investment di

Bursa Efek Indonesia. Buy and hold.

Hm.

Oke. Tapi sudah telat. Kenapa? Karena di

tahun 2026-nya yang jadi acuan.

H

dia punya putaran itu 15 M jual

[berdehem] belinya. Sehingga untuk 2026

yang tadinya omsetnya itu harusnya dari

usaha doang itu enggak lebih ya. Enggak

tembus 4,8 miliar kan 3 M + 500 3,5 + 1

M 4,5 kan. Tapi begitu ketambahan

putaran 15 M ini berartinya kan jadi

19,5 M ini putarannya.

Hm.

Tembus dong. Maka 2027-nya cara ngitung

pajaknya Bapak A, Ibu B, PT perorangan

Ibu B itu enggak bisa pakai tarif 0,5%.

Nah, ngitungnya pakai apa? Pakai tarif

normal. Cara ngitungnya gimana? Khusus

untuk Bapak A dan Ibu B, suami istri itu

penghasilannya harus digabung dulu.

Bapak A, Ibu B. Tapi yang digabung itu

profitnya, bukan omsetnya. Nah, ini kan

profitnya ada nih ya kan. Aku sudah

tulis Bapak A 2027 profitnya 700, Ibu B

2027 profitnya 300. Nah, 700 + 300 1 M

nih. 1 M dikurangi sama fasilitas PTKP

penghasilan tidak kena pajak K 0 ya.

Status kawin istri bekerja tanggungan 0

katakanlah dapatnya Rp112.500.

Dapatnya dari mana ini? 54 + 54 + 4,5.

Nah, berarti kita dapat PKP-nya nih.

Penghasilan kenapa pajak 887 500? Nah,

ini kita hitung langsung PPH gabungannya

pakai tarif progresif 5 sampai 35%.

Dapatnya untuk Bapak A sama Ibu B itu

R10 juta gabungannya.

Nah, setelah dapat gabungannya maka

harus diproporsionalkan berapa yang jadi

tanggungan Bapak A, berapa yang jadi

tanggungan Ibu B. karena mereka punya

dua NPWP berbeda. Nah, Bapak A itu

tanggungnya 147. Dapatnya dari mana?

Kita proporsi

juta itu omset ee peredarannya Pak A,

Bapak A ya, profitnya dia dibagi 1 M

dikali R10 juta PPR utang gabungannya.

Dapatnya proporsinya 147, Ibu B 63.

Intinya suami istri itu bayar berapa?

R210 juta. Nah, PT perorangannya gimana?

PT perorangannya fasilitas 0,5%-nya

hangus juga kan. Berarti ngitungnya

gimana? Nah, ini PT perorakannya dia ee

punya peredaran R50 juta ya, profitnya

125 kan 2027. Ya udah dari profitnya dia

R5 juta plus peredarannya dia itu masih

650 di bawah 4,8 miliar dia bisa dapat

fasilitas pasal 31E pengenaan pajaknya

11% dari profit R.750.

Kalau kita gabung berarti yang dibayar

itu 2224

juta

untuk Bapak A, Ibu B, dan PT perorangan

Ibu B itu total 224 juta.

224 juta dibandingkan sama skenario tadi

yang pertama itu cuman di kisaran

Rp1.750

[menghela napas]

berarti S

10 lebih.

Iya 10 lebih. H

hampir 15 kali lipat

H

naiknya hanya karena fasilitas 0,5%

mereka hangus.

L itu enggak bisa direset kan?

Dan itu enggak bisa direset sekali dia

enggak pakai 0,5%

oleh sebab fasilitasnya hangus selamanya

enggak akan bisa.

Ini tadi kan mereka kan pisah harta kan.

Betul. Enggak enggak enggak ngefek ya.

Enggak ngefek. Di PP 20 tahun 2026

dikatakan bisa harta enggak bisa harta.

Oh. Oh,

itu enggak ngefek gabungan

berarti.

Jadi diperjelas di situ.

Berarti enggak usah meritah [tertawa]

tapi punya anak gimana ini?

Ikut ikut Bang Hotman [tertawa]

Asprinnya banyak. Oh,

gua sih ngomong berani Bang Hotman with

all you respect.

Saya masih mau bisa makan [tertawa] dan

minum di rumah. Iya iya iya. Oke. Apakah

trader juga ada pajak yang harus dibayar

dan apa wajib lapor SPT? tahunan. Kalau

misalnya penghasilannya full cuman dari

trading, apakah tetap harus lapor pajak?

Oke, kalau itu aku rasa clear lah. Jadi

kalau misalnya kita investasi di Bursa

Efek Indonesia, saham Indonesia ya itu

pengenaan pajak pajaknya itu 0,1% final

dari tiap transaksi jual dan beli kita

ya. Dan itu sifatnya sudah dipotong

langsung oleh sekuritas dan disetorkan

ke negara. Jadi nanti kita itu bakalan

dapat bukti potong aja dari sekuritas

ya. PR kita minta bukti potongnya. Tapi

sekalipun kita enggak dapat, pada

dasarnya semua bukti potong sekarang itu

sudah otomaticallyly masuk ke akun

korteks-nya kita dan itu kita bisa

akses. Dan apakah perlu lapor pajak?

Jawabannya iya, lapor SPT. Jelas yang

kita laporkan apa? ya nilai jual dan

belinya itu yang satu kesatuan beserta

dengan PPH final yang dipotong oleh

sekuritas itu kita harus cantumkan DSPT

plus kepemilikan nilai portofolio akhir

tahun per 31 Desember kita itu juga kita

harus kita ungkap di posisi aset atau

harta. Misalnya kita beli ee katakanlah

waktu itu 2.000 loto, kita sell 1.500 ya

500-nya masih sisa kita hold 31 Desember

ya kita harus sunggap

gitu ya. ya kita harus laporin itu ya.

Oke.

Terus ee bagaimana cara lapor pajak

dividen beberapa porto yang direinvest

ke satu emiten? Oke, ini mungkin gua

rekap sedikit pertanyaan itu apa soalnya

ini sedikit kompleks gitu ya. Jadi

misalnya nih, misalnya kita dapat

dividen dari beberapa bank deh, misalnya

misalnya Mandiri sama BCA gitu ya, R

juta Rp50 juta kita dapat R00 juta. Nah,

R00 juta ini kita kan harus bayar pajak

10% kalau misalnya kita mau menggunakan

uangnya buat beli motor, mau beli apa

konsumtif lah gitu. Nah, tapi kan kita

bisa dapat fasilitas untuk bayar

pajaknya itu 0% apabila kita

reinvestasikan ulang. Betul.

Nah, tapi kan kita investasikannya ini

kan yang tricky itu adalah kan bisa

muter-muter misalnya nih Rp100 juta gua

sekarang beli saham

A dulu. Saham A naik jadi Rp10 juta.

Habis dari saham A-nya itu naik gua

pindahin gua beli ke deposito bank

digital. Deposito bank digital dari

Rp110 juta naik ke Rp115 juta. Terus gua

tarik lagi gua pindahin ke reksadana

pasar uang. Raksadana pasar uang dari

Rp115 juta jadi R10 juta. Terus lapornya

kayak gimana kalau kayak gitu? Oke. Jadi

pada saat kita terima dividen dari

emiten yang kita invest sahamnya di

bursa effectf itu kan bulannya bisa

beda-beda ya.

H

katakanlah nih BBCA baginya April misal.

Kita punya PTBA baginya Agustus misal ya

kan. Nah, selama kita itu terima dividen

katakanlah di tahun 2026 walaupun tadi

bulannya beda-beda ya, kewajiban kita

untuk melakukan laporan realisasi

reinvestasi atas dividen tersebut di

tahun 2026 itu maksimal untuk orang

pribadi ya adalah akhir Maret 2027.

Oke.

Oke. Nah, itu adalah batas maksimum

lapornya. H

sehingga kesimpulannya apa? Sehingga

kesimpulannya sebelum akhir Maret 2027

itu kita masih bisa pindah-pindah

sebenarnya.

Oh,

dan itu fine, enggak apa-apa. Nah, cuma

nanti pada saat kita sudah mau lapor, I

kan itu kita harus locking di mana itu

terakhirnya kita taruh.

Oke,

gitu.

Berarti pindah-pindahnya doesn't matter.

Yang paling penting adalah waktu lu

lapor di tahun 2027 kita lagi di mana

nih?

Berarti kalau kayak gitu bisa

disimpulkan posisi

yang kita investasikan. itu harus

minimal setinggi dividen yang kita

dapat.

Yes.

Soalnya kayak gini. Oke. Ini ini

beberapa turunan, beberapa turunan ya.

Misalnya kayak gini,

misalnya sekarang gua udah investasi 1 M

udah udah punya nih. Udah punya di

deposito 10 M eh 1 M sudah punya

deposito 1 M

tadi kan gua kan tadi kan dapat dividen

R juta.

R juta kan gua investasikan kembali gitu

kan. Nah yang dilihatnya mening soalnya

kan gua sebelumnya udah punya 1 M. Heeh.

Kalau misalnya tahun depan gua tarik 1

Mnya nih.

Gua tarik 1 M-nya gua cuma sisain R

juta.

R juta yang tadi tuh dari dividen yang

dari BCA sama Mandiri R jutanya gua

masukin ke sini tapi 1 M-nya gua tarik.

Nah, itu fine enggak? Soalnya kan ada

penurunan R00 juta atau ekspektasinya

itu adalah dari 1 M yang gua udah punya

ini harus nambah jadi 1,1 M gitu.

Padahal 1 Mnya ini bukan dari dividen.

Ini dari usaha gua atau dari gaji gitu.

Free cash flow kita kan sebenarnya.

Nah, jadi gini aku tambahin satu lagi

ya. Ya, tadi kan aku bilang kalau

misalnya realisasi reinvestasi wajib

lapor maksimal akhir Maret tahun

depannya untuk orang pribadi nih.

Nah,

tapi angka di tanggal berapa yang wajib

dilapor yang diing terakhir itu tanggal

31 Desember

di tahun tersebut di tahun kita terima

dividen tadi terima April ya kita

lockingnya per31 uangnya terakhir

transit di mana itu yang harus dilapor

di laporan rehaasi reinvestasinya. Nah,

terus kemudian tadi kalau misalnya

pertanyaan awalnya punya 1 M nih katalah

di deposito terus kemudian dapat dividen

R juta. R jutanya itu harus diop up ke

depositonya supaya jadi 1,1 M atau boleh

R jutanya ini aku pakai tinggal yang

nanti itu 1 M itu aku ambil R00 juta

lagi sisain pokoknya R juta dari awal

itu dianggap reinvestasi atau enggak?

Jawabannya dilihatnya sama DJP itu

tanggal realisasinya kapan? Jadi kalau

misalnya kita terima dividen April tapi

kita punya depositonya itu sudah dari

Januari katakanlah terus kemudian kita

tarik R00 juta dan sisakan R juta, tetap

tanggal pembukaan depositonya itu

tanggal 1 Januari kan.

Nah kalau gitu argumennya kayak gini ya

gua cari semua 1 M gua masukin lagi sama

oke

masuk lagi boleh.

Oh enggak apa-apa enggak apa-apa selama

kita lock ya 100 jutanya itu waktu

terakhir transit 3 tahun. Nah, apakah

boleh berubah misalnya nih misal oke oke

itu tadi sudah fine ya berarti sudah

clear berarti kalau tergantung dari

pembukaannya kapan di posisi segala

macam

terus apakah uang ini boleh

pindah-pindah tadi kan kita investasi

misalnya kita investasi di saham di

dividen eh di obligasi deposito gitu kan

di tahun 2027 kan gua udah lapor bahwa

gua udah masuk nih R jutanya itu di

deposito gitu kan

tapi di tahun 2027 gua lihat ini

marketnya lagi bagus gua pengin jual

depositonya gua pengin beli saham gitu

kan

sehingga di tahun 2028 R jutanya ini

migrasi jadi saham. Apakah itu boleh?

Jawabannya boleh.

Boleh. Oke,

boleh enggak apa-apa. Yang penting pada

saat kita mau lapor realisasi

reinvestasi ya per 31 Desember itu

dananya parkir di mana?

Hm.

Itu supaya atau tujuannya dari

pemerintah lah ya itu mengupayakan

supaya uang itu ya tetap berputar di

dalam negeri lah.

Oke.

Kasarannya gitu.

Prinsipnya seperti itu.

Prinsipnya seperti itu.

Nah, gua pun bertanya lagi kalau gitu.

Nih turun ketiga nih. Turun [tertawa]

ketiga soalnya what if sinarionya

panjang banget soalnya nih. What if

kayak gini ya misalnya ya misalnya tadi

kan sama gitu ceritanya ceritanya

ceritanya sama deh. Gua udah punya 1 M

sebelumnya di deposito.

Oke.

Sekarang dapat dividen R juta nih dari

Mandiri sampai dari BCA gitu kan. Gua

reinvestasikan lagi di saham.

Oke

ya. Gua reinvestasikan di saham sahamnya

rungkat habis itu dari R juta jadi ke

nol

gitu. Misalnya jadi nol supaya

gampanglah gitu. Jadi ke nol. Nah, di

akhir artinya kan di akhir tahun gua

enggak bisa buktikan apa-apa.

Oke.

Kayak seakan-akan gua dulu punya 1 M,

sekarang gua punya 1 M. Gua enggak ada

top up-nya nih. Nah, apakah gua udah

rungkat R juta gua tetap harus bayar

dividen 10%-nya gitu soalnya dilihatnya

gua enggak ada tambahan top up apa-apa

gitu. Kayak gitu.

Oke. Jawabannya enggak perlu bayar

dividen 10%-nya selama saham yang

rungkat tadi itu kita enggak cutls.

Kalau misalnya cutl gimana? Nah, kalau

cutlus enggak bisa karena kan berarti

enggak melakukan reinvestasi dong. Terus

udah udah investasi R juta gua cut los

sisa R juta duitnya reinvestasi tapi

udah cut kita udah minus R0 juta gua.

Iya iya. Nah, itu enggak bisa

berarti enggak boleh cutlos.

Enggak boleh cut enggak boleh rugi.

Enggak boleh rugi. [tertawa]

Enggak boleh rugi atau enggak boleh

cutlos?

Iya. Rugi boleh tapi jangan nyesal aja.

[tertawa]

Nah, karena di sekuritasnya nanti

eatement-nya nanti kan ada harga

perolehan sama harga pasar.

Nah, harga perolehan itu yang dipatok.

Kalau misal kita enggak cut los,

kalau enggak cut los.

Kalau misal cutl los bisa enggak kita

kasih injuk? Nih gua dari investasi loh,

tapi gua ya gua diinvestasi habis

rungkat gitu ya. Gua enggak bisa bayar

pajak dividen 10% ya. Gua dari investasi

boleh enggak sih? G

banyak skenario itu akan dibantah oleh

kantor pajaknya.

Gre area berarti

Gre area mana buktinya?

Kan sudah cutlus. Berarti enggak ada

dong proven kalau itu uang parkir di

Indonesia hilang parkirnya ke rekening

orang lain yang yang cuan ya kan ya

gitu.

Dikasih belas. Kasihan enggak nih? Udah

90%, Bro.

Mohonlah, Pak. [tertawa]

Enggak ada.

Oke, kita ke SK selanjutnya, ya,

Teman-teman. Sudah dapat lah ya gambaran

kira-kira arahnya gitu. Jadi, kita sudah

menjawab yang pindah-pindah kayak

gimana, lu boleh. Artinya kalau misalnya

pindah-pindah asal waktu lu lapor itu

ada gitu ya yang diinvestasikan. Oke,

kita sekarang ngomong ke

skenario-skenario yang saham US maupun

income dari tempat lain gitu. Bagaimana

cara lapor [berdehem] pajak dividen dari

aset yang berbasis di US? Misal saham US

lah gitu.

Oke. Nah, ee saham US itu kan kita bisa

dapat capital gain atau dividen.

Oke.

Nah, kalau untuk capital gain di US itu

dia enggak ada potongan pajaknya

ya. Nah, terus kemudian pada saat kita

terima kita menganut ee prinsipnya

Indonesia ya. Jadi Indonesia itu kan

asas perpajakannya adalah domisili dan

sumber. Selama kita itu domisilinya di

Indonesia walaupun sumbernya bukan di

Indonesia seperti kita main di capital

market US itu kita tetap harus bayar

pajak di Indonesia. Nah, sehingga pada

saat kita dapat kapital gain di US,

walaupun US-nya itu enggak melakukan

pemotongan pajak, waktu kita terima,

kita mengakui sebagai orang pribadi

wajib pajak dalam negeri ini, kita akan

kena pajak di Indonesia.

Dan pajaknya gimana? Enggak ada aturan

khusus terkait dengan pajak kapital gain

khususnya saham US sehingga kita

mengacunya ke tarif normal pasal 17

Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk

orang pribadi kenanya akan progresif 5

sampai 35%.

Hm.

Untuk dividennya gimana? Dividen ya

kurang lebih sama sebenarnya untuk di US

bedanya ya kalau capital gain US enggak

enggak potong pajak. Tapi kalau misalnya

untuk dividen di US itu tarif untuk

potongan pajaknya normal itu 30%. Tapi

ada tek antara Indonesia dengan dengan

USA di mana kita masyarakat Indonesia

itu akan dipotong cuma 15%. Oke, kita

sudah dipotong nih. Nah, terus

dividennya kalau kita bawa pulang gimana

ya kan atau kita akuin gimana? Kita bisa

enggak bayar pajak khusus untuk dividen

itu?

Hm.

Jadi dua topik ya tadi kapital ini

dividen. Nah, untuk dividen kita bisa

enggak bayar pajak kalau kita repatriasi

bak pulang tu dividen dan reinvestasi 3

tahun. Oh, berarti sama sebenarnya kalau

misalnya kita dapat cuan dari dividen

saham US kita kan berarti cuman bayar

pajak yang dari US tadi 15% itu sudah

otomatis kepotong gitu maksudnya

dari dari aplikasi yang kita buat beli

SAM US-nya itu kepotong otomatis gitu

berarti bisa dibilang dividen cuma kita

dapat dividen ini bisa

bayar pajak 0% asal kita reinvestasi di

Indonesia

Iya repatriasi dan reinvestasi ya jadi

harus dibawa pulang

katakanlah kita pakai exchange luar

negeri nih ya harus dibawa pulang

h

repatriasi terus reinvestasi beli

saamindo gitu.

Oke clear.

Terus em tanyain tentang usage PT buat

hold some US dong gitu. Itu kayak

gimana?

Oke ini udah maksudnya text planning ni

yang tanya pintar nih.

Oke. Oke. [tertawa]

Nah tadi kan kita bahas tentang capital

gain.

Iya

sama dividen.

Oke. Itu pakai pakai akun pribadi.

Iya akun pribadi ya. sekarang pakai akun

PT bedanya apa gitu kan.

Iya. Nah, kalau aku toan aku akan

sarankan di saat tujuanmu adalah capital

gain berarti trading mungkin ya. Nah,

ataupun hold ETF ya kan ada capital gain

di situ. Pakailah badan usaha.

Hm. [berdehem]

Oke. Tapi kalau misalnya tujuanmu itu

untuk dividen ya, maka pakailah orang

pribadi.

Hm.

Oke. Karena untuk orang pribadi kan

tinggal repatriasi, reinvestasi nol gitu

kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita

pakai badan usaha untuk capital gain,

maka kapital gainnya yang kita akan

terima dari saham US tadi plus kapital

ga ITF mungkin itu kenanya 22% flat kan

kalau misal pakai PT

PT

20% kali 50% kalau kapital gainnya yang

diterima PT itu di bawah 4,8 miliar kan.

Oh 4,8 M itu patokannya ya.

Iya untuk bisa dapat fasilitas pasal 31E

yang 22% jadi 11% kan. Oke.

Tapi kalau misalnya tembus ya 22%

ini kita ngomongin profit

ee profit profit capital gain kan.

Profit. Kalau misalnya profitnya itu di

bawah 4,8 M berarti 11%.

Kalau misalnya di atas 4,8 M berarti

22%.

Oh enggak sor yang 4,8 M itu ee grossnya

atau peredam brutonya.

Berarti apa tuh? Trading volume.

Iya trading volume berarti jual ee untuk

ininya apa namanya? Pada saat kita jual

jual

jual. Oh. E zoom berarti iya kan ya

trading volume sisi jual

betul betul kan peran bruto

ya berarti kasarannya 22% lah karena

trading volume kan bisa besar ya

iya

ya tapi daripada kena progresif sampai 5

35% untuk orang pribadi

lebih baik pakai PT kan

oh

nah itu useful-nya untuk bikin badan

usaha PT untuk trading saham US

tapi kalau misalnya yang pajak pribadi

itu 5 sampai 35% dari profit Betul.

Kalau misalnya ini 22%

dari profit.

Dari profit juga 22%. Oh,

sama. Katakanlah kalau sesnya sekelas

Andre Hakim mungkin ya. Ya, dia akan

pilih PT dong.

Benar, benar, benar. Iya, iya, iya. Tapi

kalau saya 10 20 juta ya enggak usah

mikirlah. Udah pribadi aja.

Benar, benar, benar, benar. Tapi kalau

misalnya kayak gitu orang pasti banyak

pertanyaan. Kalau misalnya kayak gitu

apakah berbeda? Misalnya kan orang

banyak yang sudah punya 2 PT, 3 PT gitu

kan. Kalau itu kalau misalnya 3 PT

trading jualnya itu misalnya 4M, 4 M,

4M, 4M berarti 11% kenanya gitu.

Betul. Betul. Bisa.

Dan itu sebenarnya bukan hanya untuk

trading saham doang. Kalau kita mengacu

ke PP 20 tahun 2026 walaupun sudah

banyak yang ditutup celanya tetap ada

cela lain kan.

Which is di saat oh kalau misalnya PT CV

baru enggak bisa pakai 0,5%. Tapi ingat

loh, orang pecah PT sama CV baru atau

banyak PT CV itu sebenarnya bukan

semata-mata hanya untuk 0,5%-nya.

Ada yang menghindarkan diri untuk jadi

PKP oleh sebab suppliernya enggak

menerbitkan PPN dan dia enggak bisa atau

enggak mampu lapung 11% dari customer.

Customernya mungkin sensitif harga ya.

Dia harus pecah supaya peredarannya di

bawah 4,8 M dan dia enggak jadi PKB kan.

Iya kan? Plus kalau misalnya dipecah 4,8

M ke bawah omsetnya tiap-tiap badan

usaha ini ya tetap ada penghematan

karena pengenaan pajaknya kan 11% dari

profit. daripada semuanya digabung jadi

satu PT kemudian tembus kena 22% dari

profit ya mending dipecah dong. Oh

kan kasaranya gitu. Sama konsepnya sama.

Oh, pecah itu tuh bukannya gara-gara oke

gua ya gua gua gua punya banyak

pertanyaan sih sebenarnya [tertawa]

sama Bro Vincent jadi banyak pertanyaan

gitu kayak ya misalnya kalau misal orang

pecah kan kadang-kadang misalnya gua

lihat ya kayak ada orang pecah itu

gara-gara mereka punya misalnya ya

misalnya misalnya nih misalnya gua punya

restoran gua punya restoran

Heeh

bisa aja gua punya restoran itu di

Bekasi, di Depok, di Bogor

ya.

Nah, ada orang yang pakai satu PT

Heeh. buat tiga restoran

Bekasi, Depok, Bogor. Bukan restoran

lah, apalah jual baju kan apapun jual

sepatu apapun itu ya intinya tiga toko

gitu. Tiga toko di tiga tempat. Orang

ada aja yang bikin satu PT buat tiga

toko tersebut, ada juga yang bikin tiga

PT percabang gitu supaya

mensimplifikasiah itu jadi PNL di sini,

PNL di sini, PNL di sini.

Apakah itu salah? Kayak kalau misalnya

mecah PT itu boleh enggak sih?

Sebenarnya

enggak ada aturan yang kita larang.

Oke.

Yang yang kita langgar enggak ada.

enggak ada yang larang, enggak ada yang

kita langgar.

Oke.

Dan itu fine aja untuk dilakukan dan

bahkan ya kalau misalnya kita lihatnya

cuman ee cuman dari segi pajak kan tadi

ya, tapi banyak juga ee pola pandang

atau pandangan tentang perspektif

bisnisnya juga. Kalau misalnya kita

pecah per badan usaha ya satu secara

substansinya jelas orang cabangnya aja

benar-benar beda nih fisiknya kan gitu.

Kedua, secara penilaian kinerjanya pun

kita juga bisa lebih fokus kan per

cabangnya. Terus kemudian ke yang ketiga

ya, tiap-tiap cabang itu berlokasi di

KPP-KPP yang berbeda loh.

Kalau memang dijadikan satu KPP yang

lainnya ya kita ngomong nih ke

penyulunya atau AR-nya gitu. Mau

dijadikan satu entar teman lu yang di

KPB sana enggak dapat dong, Pak. Gitu.

Tapi mereka mikirin gituan. Maksudnya

mereka kan bukan perusahaan yang kayak

misalnya kalau misalnya kita ngomongin

kayak ee bank

atau enggak kalau misalnya kita memakai

restoran ya kan atau apapunlah. Kalau

misalnya ada klien itu ditarik ya mereka

bisa marah gara-gara mereka kan ngejar

target gitu. Soalnya kan pasti kan

masing-masing sales punya ini. Tapi

kalau misalnya negara kan enggak punya

kepentingan itu mereka dapat target di

sini ya enggak ya omset buat negaranya

sama gitu maksudnya.

Betul ya. Kita lihat kita ngacunya kan

keensi teori ya. Jadi kalau negara kan

kepentingannya ya sama pokoknya kolektif

kan. Tapi tiaptiap KPP kan punya

targetnya masing-masing. Dan sekarang

ada target maksudnya target itu apa?

Target

target penerima negara kan. Oh. Nah,

jadi fun factnya gini. Baru-baru ini

juga keluar peraturan baru ya, ada

indikator penilaian kinerja lah dari

pegawai pajak.

Oke.

Iya. Nah, sekarang itu penilai

kinerjanya yang paling besar bobotnya

itu kinerja kolektif.

Oke.

Nah, itu tujuannya apa? Ya, tujuannya

untuk mengurangi aktivitas pungli ya kan

atau mungkin undertable dan lain

sebagainya. Karena kinerja individunya

itu bobotnya lebih kecil daripada

kinerja kolektif untuk menentukan berapa

bonus yang masih masuk kantong.

Hm.

Per individu.

Oke.

Nah, dari tapi dari semuanya target

kolektif maupun target ee personal ya

itu bobot paling besarnya jumlah

penerima negara.

Oh,

jadi tiap KPP itu dikejar target. Kalau

enggak capek target ya bonusnya enggak

dapat. Beda enggak sama e THR? Beda. Ini

gaji ke-14 kasarannya.

Dan semua pegawai pajak itu sekarang

gitu. Dan itu konyol sor itu ya. Ini

konyolnya Kementerian Keuangan

menurutku. Karena kementerian itu kan

lembaga negara dan lembaga negara itu

harusnya ASN ya itu kan memberikan

pelayanan kepada masyarakat kan. Mereka

tuh digaji kan sama kita-kita nih. Tapi

konyolnya adalah mereka bukan berusaha

untuk mengedukasi, tapi justru berusaha

untuk mendapatkan lebih dari rakyatnya.

Oleh sebab penilaian kinerjanya itu

berbasis dari berapa banyak penerimaan

negara yang bisa lu collect. Nih,

beda sama Kementerian BUMN dong. Agak

unik kalau BUMN waktu itu ya, walaupun

sekarang danantara ya. BUMN kan memang

bisnis base kan dia.

Hm.

It's ok. Enggak apa-apa gitu kan. Tapi

keuangan ini agak aneh gitu loh. Nah,

itu itu

menurut dia, Pak. Menurut saya sih Bapak

enggak aneh Pak [berdehem] Bapak ya.

Menurut saya menurut saya aneh gitu.

[tertawa]

Menurut saya sih Bapak tolong Bapak GSG

kita dibantu, Pak. Tolong mikirin dengan

lebih baik ya kan. Rupiah kita tolong

distabilkan ya. Yang tadi yang aneh di

apa di [tertawa]

alamatnya di mana?

Oke oke kita move on aja kalau gitu.

[tertawa]

pajak buat yang berpenghasilan luar

negeri gimana ko? Thanks.

Oke,

ini berarti mungkin dia freelance,

dia dapat kerjaan dari Singapura, dari

Amerika kayak gitu ya.

Atau enggak mungkin dia Oh, banyik juga

yang nanya itu tentang TKI.

Dia itu misalnya e TKI di luar negeri,

habis itu mereka bawa uangnya itu ke

Indonesia, kirim ke keluarga mereka itu

kayak gimana gitu.

Oke. Oke. Nah, [mendengus] jadi gini.

Kalau misalnya kita ini kalau tadi ee

pertanyaannya aku bagi dua ya.

Jadi penghasilan dari luar negeri dulu

katakanlah kita freelance atau apa,

videografer dan lain-lain ya, jual jasa

ke luar negeri. [mendengus] Nah, sama

TKI ya

yang pertama dulu deh.

Kalau misalnya kita itu domisilinya di

Indonesia dan kita dapat ee resource

atau income itu dari luar negeri, tetap

ya asas domisilinya Indonesia itu

melekat ke kita. Nah, berarti apa yang

harus kita lakukan? Ya, selama kita

kewajiban pajak subjektif dan

objektifnya terpenuhi. Objektif itu

terkait dengan penghasilan, subjektif

itu kalau sudah di atas 18 tahun gitu

kan ya. Ya, maka kita harus jadi wajib

pajak dan bayar pajak.

Nah,

kalau kita mengacu lagi ke peraturan

pemerintah nomor 20 tahun 2026 itu

dikatakan secara clear kalau pekerjaan

bebas tidak boleh pakai tarif 0,5%.

Berarti kita coret nih 0,5%. Oke.

Oke. Nah, kalau enggak bisa pakai

insentif tarif UMKM, berarti cara

ngitungnya gimana? Kita mengacu ke pasal

17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 5

sampai 35%.

Tapi enggak serta-merta semua

penghasilannya itu dikenakan 5 sampai

35%.

Oke.

Ada beberapa komponen pengurang nilai

penghasilan kena pajaknya

yang PTKP tadi itu ya.

Itu satu PTKP. Kedua, kita bisa

menghitung berapa sih profit usaha kita

selaku pekerjaan bebas ini dengan

menggunakan norma perhitungan

penghasilan itu.

Oh, yang dibayar berarti bukan dari

total e omsetnya. Soalnya dianggap

harusnya ada biaya-biaya gitu.

Iya. Kan kita videografer kita juga

mungkin hire tenaga juga dan sebagainya.

beli kamera ada penyusutannya dan

lain-lain. Ya, kita kalau misalnya kita

enggak punya laporan keuangan ya,

orang-orang pribadi ya enggak punya

laporan keuangan. DJP memberikan ee

keleluasaan untuk menggunakan norma

perhitungan penghasilan itu katakanlah

50%.

Misal nih

kita terima omset dari luar negeri 3 M

setahun.

Oke. Wih, gede juga.

Nah, terus kita lihat nih, oh jasa

videografer itu pakai ee norma ada ya.

Jadi ada juklaknya di JP tiap-tiap

profesi beda. Dokter, pengacara, notaris

dan lain sebagainya. Katakanlah

videografer nih 50%.

Oke.

Iya. Berarti dari 3 M itu dikalikan 50%

dulu sisa 1,5 M dikurangi PTKP.

Hm.

Nah, PTKP-nya tergantung misal single

belum ee berkeluarga tidak punya

tanggungan 54 juta setahun gitu ya. Ya,

berarti 1,5 M kurang R4 juta setahun

hasilnya 1,4 sekian-sekian itu kita

hitung 5 sampai 35% progresif. Oke,

ngerti. Kalau misal Oke, itu kalau

misalnya untuk

eh income yang dari luar negeri. Tapi lu

tadi sering main ngomong tentang

dia itu tuh dapat uang luar negeri tapi

dia basis domisilinya Indonesia gitu. Lu

tadi sering

berkali-kali underline basis domisili

Indonesia. Nah, definisi basis domisili

Indonesia itu apa?

Betul. Oke, basis domisili Indonesia itu

selama ee 183 hari atau lebih.

Oke.

Dalam 1 tahun berturut-turut kita itu

stay di Indonesia.

Berarti lebih dari 50% lah di Indonesia.

Betul.

Berarti kalau misalnya lu di atas 50% di

luar Indonesia, lu sebenarnya enggak

usah bayar.

Kita akan jadi wajib pajak luar negeri

gak kayak TKI tadi.

Oke. Oke. Ini kayak gimana?

Nah, kalau misalnya kita stay 183 hari

kurang

dalam 12 tahun di Indonesia,

oke seperti TKI, maka kita akan menjadi

subjek pajak luar negeri. Sehingga kita

itu atas penghasilan yang diterima dari

luar negeri tadi, mungkin jadi TKI di

negara X, Y, dan sebagainya itu non

objek pajak. enggak perlu bayar pajak di

Indonesia.

Oh,

ya. Dan enggak ada kewajiban untuk lapor

SPT juga bahkan.

Oh,

oke. Nah, terus nanti kalau misalnya

kirim uang di Indonesia gimana? Kalau

aku biasanya setting itu hibah misalnya

kirim ee uang ke orang tua. Nah, hibah

satu garis keturunan lurus dari orang

dari anak ke orang tua katakanlah atau

sebaliknya ya orang tua ke anak itu non

objek pajak juga. Oke. Oke.

Nah, jadi hibanya itu nanti kalau

misalnya 1 ditanya atau diklarifikasi

oleh KPP diminta konfirmasi gitu ya,

kita lampirkan bahwa si X ini yang

bekerja di luar negeri ini ada surat ee

tanda diterima kerjanya, ada surat

pernyataan kerjanya, paspornya, bukti

keimigrasiannya dia. Iya kan? Dan memang

penghasilannya ee main resource-nya itu

dari situ. Jadi dia non objek pajak. Oh,

berarti kalau kalau misalnya orang non

objek pajak ya, misalnya nih dia tadi

kan

kan yang kerja di luar negeri kan ada

banyak. Ada yang sebagai income itu

menengah ya kan, tinggi rendah gitu kan.

Misalnya ada income yang di bawah ee 1

tahun ya 1 tahun itu dia bawa pulang

misalnya R juta tadi kan 1 tahun itu kan

berarti kan clear

pakai jalur itu kan. Apakah ada jenjang

yang berbeda? Misalnya nih kalau

misalnya itu udah levelnya udah manajer

di Singapura ya kan sudah sampai level

VIP di Singapura itu kan bawa pulang

duit ke Indonesianya

bisa jauh lebih besar lagi gitu bisa

sampai 2 miliar setahun bisa sampai 10

miliar setahun apakah beda atau itu

tetap terhitung non objek pajak mau

berapa pun duitnya gitu asalkan lu

tinggal di luar negeri di atas 153 hari.

Iya jawabannya sama

sama

sama perlakuannya. Pokoknya kita lebih

dari 183 hari enggak di Indonesia, kita

wajib pajak luar negeri.

Berarti kita enggak usah lapor SPT

induk.

Betul. Tapi ada disklaimer ee syarat

administratif. Sekarang diatur lebih

ketat. Kalau memang dari dari awal kita

sudah punya NPWP di Indonesia, kalau

kita mau berangkat ke luar negeri untuk

menetap di sana menjadi subjek pajak

luar negeri, kita wajib pengajuan dulu

ke kantor pajak.

Oke.

Untuk nanti NPWP kita itu

dinonefektifkan sama mereka. Oke,

jadi sebelum berangkat ya buat

teman-teman mungkin kalau ada yang mau

berangkat ya pengajuan dulu ke kantor

pajaknya minta dinonefektifkan.

Nah, nanti DJP biasanya dari kantor

pajak ya itu minta bukti-bukti pendukung

lah. Misal nih contoh LOA-nya kita ya

kan letter of acceptance-nya dari

kerjaan sana mungkin terus kemudian

ditanya nanti ST-nya di mana? Berapa

lama ya kan ada kontrak kerjanya enggak

berapa lama. Kalau memang nyatanya oh

ternyata lebih dari 1 3 hari memang kita

terbacanya akan stay di situ ya fine

nanti akan dinonefektifkan.

Oke. Jadi lumayan fair juga lah ya yang

enggak tinggal di Indonesia ya enggak

usah bayar ajak sini. Oke. Oke.

Terus ee mau nanya ini nih crypto ya.

Kayak kok kalau misalnya pajak crypto

itu apakah sudah dietore oleh exchange

atau harus setor sendiri?

Oke. Jawabannya kalau kita itu

investasinya di exchange dalam negeri

maka kita akan dipotong secara otomatis

sama Kam Indo.

Betul. Jadi sekarang itu kan ee kripto

itu kan dipersamakan aset keuangan ya,

sehingga waktu kita beli kita enggak

kena pajak PPN seperti peraturan yang

lama. Terus kemudian kalau kalau kita

jual kena 0,21% final kan ya. That's

all. Kita terima bukti potong kita lapor

di SPT seperti ee kita main saham

samalah

ya. Berapa jual belinya, berapa pajak

yang dipotong sama exchange. Tapi kalau

luar negeri enggak ya mereka enggak

motong.

Jadi kalau enggak motong maka kita harus

setor sendiri.

Hm.

Itu

ya. itu berarti pertanyaannya mirip

kayak ini nih. Pajak trading onchain DEX

gimana ngurusnya?

Sama kalau onchain DEX ya kembali lagi

kalau memang itu kita enggak dipotong

oleh provider sana ya berarti kita yang

harus

itu pajak kalau misalnya yang

luar negeri atau DEX itu kayak gimana

sih maksudnya? Masal kan kan kalau

misalnya dulu ya dulu tuh

setahu gua waktu awal-awal tahun 2023

mungkin ya gara-gara enggak diatur kita

itu tuh bayarnya pajak progresif gitu

kalau misalnya kita pakai exchange luar

negeri.

Nah belakangan ini gua ngobrol-ngobrol

sama orang katanya ada yang oh enggak

kok udah final tapi finalnya lebih

tinggi daripada exchange Indonesia yang

mana sih yang benar gitu.

Oke sekarang yang benar itu pengenalan

pajaknya final.

Final berarti pakai Aisage luar negeri

itu pajaknya final.

Final. Betul. Selama kita bisa

membuktikan bahwa itu adalah nilai dari

exchange luar negeri ya ada e

statement-nya ya itu 1% final kan.

H

dan itu ungkap sendiri setor sendiri.

Hm.

Gitu. Jadi ya kita declare seperti PPH

omset UMKM. Jadi declare sendiri, bayar

sendiri, lapar sendiri.

Iya. Sama kayak saham berarti kan enggak

ada enggak ada enggak ada batasnya kan.

Mau 5 M, 10 M, 100 M gitu kan. Sama aja

gitu kan ya.

Betul. Tiba-tiba direktur jenderal

pajaknya bilang, "Ya, kalau enggak ada

hambatan bulan depan kita berlaku.

Apakah enggak keos, apakah marketplace

enggak akan mulai ditinggalkan?" Nah,

itu yang menurutku wah kayaknya enggak

betul deh kalau misalnya tahun depan

langsung seketika sekaligus gitu loh.

Betul, Pak. Menurut saya, Pak. Menurut

saya betul menurut saya betul. Namun

adminnya nanti kalau misalnya dikasih

bocoran, [musik] "Gua pengin lihat

PNL-nya Bro Vincent gitu kan. Gua pengin

buka kompetitor gitu. Sini gua kasih lu

Rp20 juta gitu." Dikasih, "Bro, lebih

seksi Patriot Banato merah putih bon."

Enggak usah loh ngomong kamu cinta

negara. Kamu dapat kupon, kamu dapat

perlindungan hukummu. Apalagi kalau yang

kamu buat beli itu uang kotor.